Bupati Asahan Bersama Forkopimda Hadiri Rakor Percepatan Realisasi APBD

ASAHAN - Bupati Asahan H. Surya, BSc bersama Forkopimda Kabupaten Asahan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, pada hari Selasa, (31/05/2022).

Dalam rapat tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana sebagai peningkatan pengetahuan dengan tujuan untuk memperlancar proses pelancaran percepatan realisasi APBD Sumatera Utara dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Baca juga: Perdana, Plt Camat Kecamatan Kistim Pimpin Rakorpem

Pangdam juga berharap seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi guna mengatasi kendala yang ada di lapangan.

Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi pada arahannya mengatakan akan mendorong Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Laporkan Hasil Pemeriksaannya Kepada Plh. Bupati Asahan

"Menurutnya, dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya", ucap Edy.

Selanjutnya Edy mengatakan pada tahun 2021, Pemda yang meraih opini WTP sebanyak 26 termasuk Pemprov Sumut. Masih ada delapan Pemda yang masih menerima opini Wajar Dengan Pendapat (WDP) dari BPK.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

Meskipun begitu, Edy memaparkan bahwa Pemda yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat.

Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Baca juga: Pemerintah Telah Alokasikan Dana Rp203,9 Triliun untuk Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP. Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP. 2020 kembali meningkat menjadi 24 WTP dan 10 WDP.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD. "Ini (WDP) kan persoalan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai", kata Edy menutup arahannya yang sekaligus dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh beliau didampingi oleh Forkopimda Provsu.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Pentagon, Menlu Retno Marsudi Pastikan Indonesia Tidak Akan Jadi Basis Militer Asing

Sementara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima Pemprov Sumut dari BPK.

"Kemarin dari hasil penilaian BPK, Pemprov Sumut mendapat predikat WTP yang ke delapan, tepuk tangan dulu", ungkap Panca, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Panca, agar seluruh kabupaten/kota ke depan meraih opini WTP diperlukan komitmen bersama. Jika tidak ada komitmen, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. "Dibutuhkan keseriusan kita, kalau tidak, tidak pernah dapat", ucap Panca.

Setelah usai mengikuti rapat tersebut Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan siap mendukung percepatan realisasi APBD Kabupaten Asahan guna pembangunan Infrastruktur. Edward Banjarnahor